LAHAT, DS - Bertempat diruang pertemuan Setda Pemkab Lahat pertemuan Audensi 3PT KAI bersama Pemkab Lahat membahas berbagai macam persoalan antara PT KAI dengan warga Merapi, selain itu juga membahas mengenai perlintasan, CSR, ganti rugi dan Pajak Bumi Bangunan ( PBB)
drs Deswan Irsyad MPdI Pj Sekda mengharapkan Tranprasi Akuntabilitas CSR PT KAI terhadap Pemkab harusnya bersinergi harus punya Komunikasi yang baik" ujar Deswan Pj Sekda mengawali Audensi dengan PT KAI- Pemkab Lahat. Bertempat di Oproom Setda Pemkab Lahat 29 Maret 2021.
Dihadiri Wabup, PT KAI, Dishub, DLH, Asisten 2, Mantan Kades Merapi tahun 2014, Kabag Hukum serta undangan lainnya.
Kepala Divisi Regional Palembang, Totok " berterima kasih atas Aktifitas di Wilayah Kabupaten Lahat, pada prinsipnya mendukung Pemkab Lahat dalam rangka meraih piala Adipura, kami sudah berusaha dengan kantor pusat untuk mempercantik Mess Balayasa, mengenai masalah di Merapi itu tidak ada hal menakutkan.
Terkait CSR kami mengalami kendala mulai Aceh hingga ke Banyuwangi Jawa Timur kami mengalami keseluruhan namun kami menganggarkan dana CSR namun tak cukup besar. 220 juta tahun 2019 dan masker kain sebesar 100 jutaan tahun 2020.' tutur Kepala Divisi Devre III.
Hal mengejutkan disampaikan Wabup bahwa ada permasalahan antara PT KAI dengan 1, 9 M menunggak dari tahun 2015, sampai sekarang, tahun 2020 kami minta peringanan PBB.
Totok Suryono selaku EVP Divre III PT KAI ketika ditanya Awak Media terkait penunggakan Pajak Bumi Bangunan ( PBB ) yang di sebutkan Wabup mencapai 1,9 M, menurut nya menunggu SPPT dari Pemkab Lahat untuk dibayarkan, mengenai ganti rugi lahan tuntutan masyarakat Merapi sudah di jelaskan mantan Kades Merapi Pandriadi pada inti nya tiada permasalahan yang bisa diselesaikan tanpa koordinasi
Laporan NID
