masukkan script iklan disini
Kondisi tersebut membuka peluang sejumlah oknum dari berbagai kalangan untuk meraih keuntungan pribadi. Zona integritas yang bersih bebas korupsi,kolusi dan nepotisme sepertinya tinggal slogan.
Rumitnya mekanisme serta waktu yang cukup lama jika dilakukan sendiri saat pengurusan sertifikat membuat masyarakat enggan melaluinya. Jalan pintas, memanfaatkan oknum pegawai BPN yang sangat siap menyambut menjadi pilihan. Meski harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah tak mengurangi animo masyarakat untuk mendapatkan sertifikat.
Seperti terlihat setiap hari di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sekayu, puluhan atau bahkan ratusan berkas pengajuan permohonan pembuatan sertifikat masuk ke BPN. Uniknya, berkas berkas tersebut ditangani aparat pemerintahan desa atau bahkan kepala desa yang terlihat sudah hafal dengan 'lobang lobang' di BPN.
Praktek ini terlihat berjalan dengan mulus meski tidak ada data pasti kapan dimulainya praktek tersebut, namun diperkirakan sudah berjalan dalam rentang waktu yang cukup lama. Hal ini terlihat dari keakraban antara pihak yang mengantar dengan oknum BPN yang terlihat sumringah menerima tumpukan berkas tersebut.
Namun sepandai-pandainya menyimpan bangkai, cepat atau lambat aroma busuknya pasti tercium. Terbongkarnya praktek pembuatan sertifikat bernilai jutaan rupiah di BPN Sekayu berawal dari saat salah satu Kepala Seksi (Kasi) berinisial AN yang biasa menangani pasien sertifikat pindah tugas ke Palembang.
Saat pindah tugas, ternyata terdapat puluhan Persil permohonan pembuatan sertifikat yang sudah dibayar didepan molor dari waktu yang disepakati. Adalah warga Desa Mangsang, kecamatan Bayung Lincir yang mengungkap keresahan nya.
Mereka minta bantuan sejumlah rekan media dan LSM untuk mengecek kepastian apakah mereka korban penipuan pembuatan sertifikat. Ada sekitar 60-an Persil yang diajukan serentak melalui oknum Kades berinisial J. Dari jumlah tersebut masih tersisa 44 Persil yang belum jadi sertifikat nya.
Penelusuran yang dilakukan media ini di BPN Sekayu tertuju pada seorang staff bernama AH. Namun sewaktu hendak menemui AH awak media disambut SY yang ternyata adalah Wakil Kepala BPN.
SY tak menampik tentang adanya praktek tersebut, namun ia meminta agar awak media tidak mengangkat berita tentang hal itu dengan dalih nama baik BPN. Dan ia menjanjikan menjanjikan akan membagi sejumlah uang yang dikoordinir oleh J.
Disamping itu, ia juga menyatakan akan mempertemukan awak media dengan seorang oknum pimpinan media yang menurut dia ikut berperan. Awak media yang merasa penasaran menuruti apa yang disarankan SY. Namun sampai pada waktu yang ditentukan, saat awak mendatangi kantor BPN, SY mengatakan dana yang disediakan sudah diambil oleh oknum pimpinan media tersebut bersama rekannya.
" Mereka potong kompas, semua dana yang dialokasikan sudah diambil nya. Ia datang bersama seorang pengurus salah satu organisasi wartawan di Muba saat itu pertemuannya di Palembang. Hubungi saja mereka, pasti dikasih lah dananya cukup banyak kok," kata SY sembari memberikan nomor hp oknum yang disebutnya sebagai pengurus organisasi wartawan di Muba.
Berdasarkan petunjuk no hp tersebut akhir awak media berhasil menemui oknum yang disebut pengurus organisasi wartawan tersebut bersama rekannya yang ternyata pimpinan redaksi salah satu media online di Palembang.
" Oh kakak rupanya, janganlah minta uang ini. Inikan uang kami hasil karya kami, kami tak pernah ganggu urusan orang," kata dia tanpa basa-basi.
Selesai dia berbicara awak media langsung menyatakan bahwa dia salah persepsi. Karena maksud kedatangan awak media tidak meminta uang pada mereka, namun hanya ingin tahu siapa orang yang dimaksud oleh SY oknum wakil kepala BPN Sekayu.
" Maaf anda salah sangka, saya hanya ingin memastikan siapa orang yang menurut SY telah menerima uang dari hasil pembuatan sertifikat warga desa Mangsang," kata awak media ini sembari berlalu. (tim)
