masukkan script iklan disini
Dutasumsel.com.BANYUASIN, - Adanya pembangunan infrastruktur pisik yang di kerjakan oleh pemerintah Desa Pulau Borang kecamatan Banyuasin I kabupaten Banyuasin diduga tidak selesai 100% Membuat Kepala Dusun (Kadus) dan Kaur Pembangunan melapor ke Bupati Banyuasin.
Usman Kadus Pulau Borang didampingi Sudar Sono Kaur Pembangunan, usai bertemu dengan Bupati Banyuasin H. Askolani.SH MH mengatakan bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini 2019 setidaknya ada 6 (Enam) pembangunan pisik yang tidak terselesaikan dan satu anggaran non pisik senilai Rp 50jt juga tidak di cairkan oleh pemerintah Desa.
" Kami sudah melapor ke inspektorat kabupaten Banyuasin tentang persoalan ini, kalau di hitung dari 6 pembangunan pisik dan satu pembangunan non pisik lebih kurang sekitar Rp 400 juta anggaran dana desa yang tidak terealisasikan, dan inspektorat sudah mengakui itu, namun untuk lebih puasnya kami sebagai perwakilan masyarakat pulau Borang sengaja menunggu Bupati Banyuasin usai rapat paripurna untuk melaporkan ini dengan harapan Bupati melalui inspektorat benar-benar menindak lanjuti laporan kami hingga tuntas." Ujarnya Di gedung DPR Banyuasin Senin (22/7). dilansir laman Oganpost.
Lanjut dia, dari hasil perbincangannya dengan Bupati Banyuasin, membuahkan hasil bahwa Bupati akan memerintahkan inspektorat untuk mengusut tuntas laporan kami.
" Ya kata Bupati dirinya akan memerintahkan inspektorat menangani laporan kami hingga selesai, dan apa bila benar ada penyelewengan maka Bupati akan memerintahkan inspektorat untuk menegakkan sangsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Mendengar jawaban itu kami merasa puas dan bangga karena laporan kami benar-benar di dengar oleh Bupati" tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan wartawan belum berhasil mengonfirmasi Pemerintah Desa Setempat.
Sementara itu Ormas Jaringa Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) mengapresiasi langkah tegas Bupati Banyuasin telah memerintahkan inspektorat mengusut dugaan tidak tereaslisasi secara penuh anggaran Dana Desa. Selasa (23/7/19)
"Mengapresiasi pak bupati sudah dengan tegas mengambil sikap, memang perlu kita kawal Dana Desa agar tepat guna tepat sasaran sehingga tidak merugikan negara dan mengawal hal ini juga menjadi konsen JPKP, sekali lagi apresiasi pak bupati Banyuasin H. Askolani.
Pewarta : Alam
www.dutasumsel.com23719
Usman Kadus Pulau Borang didampingi Sudar Sono Kaur Pembangunan, usai bertemu dengan Bupati Banyuasin H. Askolani.SH MH mengatakan bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini 2019 setidaknya ada 6 (Enam) pembangunan pisik yang tidak terselesaikan dan satu anggaran non pisik senilai Rp 50jt juga tidak di cairkan oleh pemerintah Desa.
" Kami sudah melapor ke inspektorat kabupaten Banyuasin tentang persoalan ini, kalau di hitung dari 6 pembangunan pisik dan satu pembangunan non pisik lebih kurang sekitar Rp 400 juta anggaran dana desa yang tidak terealisasikan, dan inspektorat sudah mengakui itu, namun untuk lebih puasnya kami sebagai perwakilan masyarakat pulau Borang sengaja menunggu Bupati Banyuasin usai rapat paripurna untuk melaporkan ini dengan harapan Bupati melalui inspektorat benar-benar menindak lanjuti laporan kami hingga tuntas." Ujarnya Di gedung DPR Banyuasin Senin (22/7). dilansir laman Oganpost.
Lanjut dia, dari hasil perbincangannya dengan Bupati Banyuasin, membuahkan hasil bahwa Bupati akan memerintahkan inspektorat untuk mengusut tuntas laporan kami.
" Ya kata Bupati dirinya akan memerintahkan inspektorat menangani laporan kami hingga selesai, dan apa bila benar ada penyelewengan maka Bupati akan memerintahkan inspektorat untuk menegakkan sangsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Mendengar jawaban itu kami merasa puas dan bangga karena laporan kami benar-benar di dengar oleh Bupati" tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan wartawan belum berhasil mengonfirmasi Pemerintah Desa Setempat.
Sementara itu Ormas Jaringa Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) mengapresiasi langkah tegas Bupati Banyuasin telah memerintahkan inspektorat mengusut dugaan tidak tereaslisasi secara penuh anggaran Dana Desa. Selasa (23/7/19)
"Mengapresiasi pak bupati sudah dengan tegas mengambil sikap, memang perlu kita kawal Dana Desa agar tepat guna tepat sasaran sehingga tidak merugikan negara dan mengawal hal ini juga menjadi konsen JPKP, sekali lagi apresiasi pak bupati Banyuasin H. Askolani.
Pewarta : Alam
www.dutasumsel.com23719