masukkan script iklan disini
Ironisnya, isu yang beredar jika Sekretsriat Bawaslu sengaja mendeposito honor membuat para petugas pemilu kian gundah gulana mengingat besarnya perjuangan mensukseskan pesta Demokrasi (Pileg dan Pilpres) bulan April 2019 lalu.
Mn (Inisial-red) salah satu anggota Panwascam yang mengatakan, hingga akhir bulan Juni 2019 belum ada kepastian dari pihak Bawaslu Lahat terkait sisa honor yang belum dibayarkan. Apalagi, anggota PPL sering bertanya tentang haknya di bulan Mei 2019 yang belum dibayarkan sehingga jelas kondisi seperti ini bisa menimbulkan fitnah dilapangan.
"Jika memang hak kami ada maka kiranya diberikan penjelasan, dan jika memang tidak ada ya tidak apa karna akan kami anggap sebagai salah satu pengabdian kepada negeri RI tercinta," ujarnya.
Sementara itu, Znl (47) salah satu anggota PPL Lahat menuturkan, sangat berharap jika pihak Bawaslu khususnya kabupaten Lahat segera mencari solusi terkait sisa honor yang masih nunggak. Apalagi, pengabdian selama melaksanakan tugas pengawasan pemilu begitu melelahkan dan berisiko sehingga hal ini harus jadi perhatian.
"Kami sadar jika kami tidak banyak beraktivitas setelah pemilu, namun negara sudah menganggarkan dana honorium petugas hingga akhir SK atau pemilu berakhir Jadi mana mungkin dananya tidak ada. Untuk honor tidak sampai Satu Juta sebulan,"imbuhnya.
Terpisah, ketua Bawaslu Lahat Andra Juarayah,Mpd mengungkapkan, sebagai unsur pimpinan pihaknya tidak berhak mencampuri masalah yang ada disekretariat dan Bendahara namun memiliki hak untuk bertanya dan memerintahkan membayar honor jajaran Bawaslu. Terkait tunggakan yang belum dibayarkan dan akan segera ditanyakan keSekretariat dan Bendahara Bawaslu Sumsel.
"Kami imbau agar Panwascam dan PPL tetap bersabar dan kami akan segera menanyakan menginstruksikan bendahara dan Kasek untuk menanyakan langsung ke Bawaslu Sumsel,"pungkasnya.
Pewarta : Novita/ Idham
Redaksi : 30/06/2019, dutasumsel.com
