masukkan script iklan disini
Wakil Bupati Lahat, H, Haryanto, SE, MM, MBA , dalam sambutannya dan arahanya menyampaikan, Penyusunan Dokumen RPJMD ini merupakan amanat dari Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang diamantkan pula Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanan pembangunan nasional.
"Selain itu dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan, bahwa kepala Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan mengajukan rencana perda tentang RPJMD dan rencana perda tentang RPJMD untuk di bahas bersama DPRD, dan di tetapkan paling lama 6 ( Enam ) bulan setelah kepala daerah terpilih resmi dilantik, " jelasnya.
Masih katanya penyelenggaraan Musrenbang RPJMD ini merupakan agenda strategis yang di sesuaikan dengan tahapan Perencanaan Penyusunan Dokumen RPJMD sebagai di atur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
"Dengan ini semoga apa yang telah direncanakan ini, akan berjalan dengan lancar sebagai mestinya, " harapnya.
Pewarta : Novitha
Redaksi : Dutasumsel
