masukkan script iklan disini
PRABUMULIH, DS - Gas bumi atau yang lebih dikenal dengan gas alam sudah tidak asing lagi bagi mayoritas warga, khususnya masyarakat kota Prabumulih. Bahan bakar yang satu ini merupakan gas yang berasal dari sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui, dengan kata lain ia bersumber dari bahan bakar fosil berupa gas yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat dan layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama keperluan dalam rumah tangga.
Di kota Prabumulih, pengelolaan jaringan distribusi gas alam mulai dilakukan sejak 2013 bersamaan dengan penandatanganan KSO (Kerja Sama Operasional) antara PT Pertagas Niaga dan PD Petro Prabumulih dengan pemasangan 4650 sambungan tahap pertama.
Demikian disampaikan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Petro Prabu H, Azhari Harun ketika disambangi dutasumsel.com di ruang kerjanya siang tadi Jumat (12/05/2017)
Pada 2014-2015 lanjut Azhari, Pertamina memberi bantuan tambahan 2000 sambungan baru kepada Pemerintah Kota Prabumulih. Dan tahun lalu, 2016, Prabumulih memperoleh kembali bantuan dari APBN pusat, kementerian ESDM, sebanyak 32.000 sambungan. Sehingga total jumlah pemasangan gas alam di Kota Prabumulih mencapai 38.650 sambungan.
Kendati hal tersebut merupakan sebuah prestasi yang membanggakan karna biaya sambungan di gratiskan, namun tidak sedikit warga yang mengaku belum puas. Hal ini juga diakui oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat.
Azhari menjelaskan bahwa sosialisasi pengenalan gas bumi ini sudah kerap dilakukan dan bahkan telah bekerja sama dengan Pemerintah di tingkat kelurahan untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui lingkup RT dan RW. Selain itu, adanya ajakan langsung dari walikota Prabumulih, Ir. Ridho Yahya MM, dalam berbagai kesempatan, mulai dari kegiatan agenda kedinasan hingga acara hajatan masyarakat. Hingga saat ini, bisa dikatakan 94 persen masyarakat Prabumulih telah menikmati pemakaian gas alam. Dimana 6 persen sisanya terdapat pada 9 desa di kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT).
"Alasan masih adanya yang belum terjamah gas alami ini di beberapa titik tersebut karena masih adanya momok "kompor meleduk" yang biasa dikait-kaitkan dengan tabung gas pada umumnya. Padahal, sudah kami jelaskan bahwa gas alam berbeda jauh dengan gas LPG. Pertama, harga lebih murah. Kedua, ia menggunakan tekanan gas alam 0,75 Psi dimana ini merupakan kadar yang lebih kecil tetapi memiliki tingkat daya pengeluaran api yang sama dengan LPG. Ketiga, perawatan perangkat gas alam lebih mudah, efisien dan murah. Dan terakhir, tidak perlu biaya antar transportasi gas ke rumah." ujarnya.
Dikatakan, sampai saat ini, target sasaran sambungan gas di kota Prabumulih baru sebatas pada lingkup rumah tangga dan pelanggan kecil. Dimana pelanggan lingkup rumah tangga sendiri terbagi dua yakni RT-1 dan RT-2. RT-1 merupakaan pelanggan dengan rumah susun, sederhana dan sangat sederhana. Sementara pelanggan RT-2 merupakan rumah menengah keatas, rumah mewah dan apartemen.
Menyangkut tarif pemakaian gas kota, Azhari mengungkapkan bahwa ketetapan tarif kebijakannya ada pada BPH Migas. Untuk saat ini lanjutnya per meter kubik gas kota di tetapkan sebesar Rp 4500. Penetapan harga tersebut berdasarkan keputusan BPH Migas Pusat, ujarnya.
Meski demikian, Pemerintah Kota Prabumulih juga terus berusaha semaksimal mungkin untuk menekan harga tarif jaringan gas yang ditetapkan oleh BPH Migas.
"Saat ini kami sedang melakukan negosiasi dengan BPH Migas untuk meringankan beban pembayaran masyarakat. Langkah ini juga telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Prabumulih dengan telah diterbitkannya surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Walikota." Tambahnya.
Disinggung, mengenai isu yang beredar di masyarakat yang menyebutkan gas alam gratis, Azhari langsung membantah kabar tersebut. Menurutnya isu tersebut sudah sampai ke PD Petro Prabu.
"Isunya sudah lama dan bahkan sudah ditanggapi secara langsung oleh Walikota. Yang pasti isu tersebut tidak benar. Kemungkinan anggapan tersebut diperoleh mentah-mentah oleh sebagian masyarakat dari penyampaian orang-orang tertentu tanpa dicerna dengan baik sehingga mudah saja kabar angin tersebut tersebar." jelas Azhari.
Ia menambahkan juga agar masyarakat yang belum dapat menikmati gas alam dapat mendatakan diri pada tingkat RT/RW setempat agar bisa ditindaklanjuti oleh PD Petro Prabu, selaku pihak operation maintenance, untuk segera dilakukan penanganan. (red/zah)
Di kota Prabumulih, pengelolaan jaringan distribusi gas alam mulai dilakukan sejak 2013 bersamaan dengan penandatanganan KSO (Kerja Sama Operasional) antara PT Pertagas Niaga dan PD Petro Prabumulih dengan pemasangan 4650 sambungan tahap pertama.
Demikian disampaikan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Petro Prabu H, Azhari Harun ketika disambangi dutasumsel.com di ruang kerjanya siang tadi Jumat (12/05/2017)
Pada 2014-2015 lanjut Azhari, Pertamina memberi bantuan tambahan 2000 sambungan baru kepada Pemerintah Kota Prabumulih. Dan tahun lalu, 2016, Prabumulih memperoleh kembali bantuan dari APBN pusat, kementerian ESDM, sebanyak 32.000 sambungan. Sehingga total jumlah pemasangan gas alam di Kota Prabumulih mencapai 38.650 sambungan.
Kendati hal tersebut merupakan sebuah prestasi yang membanggakan karna biaya sambungan di gratiskan, namun tidak sedikit warga yang mengaku belum puas. Hal ini juga diakui oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat.
Azhari menjelaskan bahwa sosialisasi pengenalan gas bumi ini sudah kerap dilakukan dan bahkan telah bekerja sama dengan Pemerintah di tingkat kelurahan untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui lingkup RT dan RW. Selain itu, adanya ajakan langsung dari walikota Prabumulih, Ir. Ridho Yahya MM, dalam berbagai kesempatan, mulai dari kegiatan agenda kedinasan hingga acara hajatan masyarakat. Hingga saat ini, bisa dikatakan 94 persen masyarakat Prabumulih telah menikmati pemakaian gas alam. Dimana 6 persen sisanya terdapat pada 9 desa di kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT).
"Alasan masih adanya yang belum terjamah gas alami ini di beberapa titik tersebut karena masih adanya momok "kompor meleduk" yang biasa dikait-kaitkan dengan tabung gas pada umumnya. Padahal, sudah kami jelaskan bahwa gas alam berbeda jauh dengan gas LPG. Pertama, harga lebih murah. Kedua, ia menggunakan tekanan gas alam 0,75 Psi dimana ini merupakan kadar yang lebih kecil tetapi memiliki tingkat daya pengeluaran api yang sama dengan LPG. Ketiga, perawatan perangkat gas alam lebih mudah, efisien dan murah. Dan terakhir, tidak perlu biaya antar transportasi gas ke rumah." ujarnya.
Dikatakan, sampai saat ini, target sasaran sambungan gas di kota Prabumulih baru sebatas pada lingkup rumah tangga dan pelanggan kecil. Dimana pelanggan lingkup rumah tangga sendiri terbagi dua yakni RT-1 dan RT-2. RT-1 merupakaan pelanggan dengan rumah susun, sederhana dan sangat sederhana. Sementara pelanggan RT-2 merupakan rumah menengah keatas, rumah mewah dan apartemen.
Menyangkut tarif pemakaian gas kota, Azhari mengungkapkan bahwa ketetapan tarif kebijakannya ada pada BPH Migas. Untuk saat ini lanjutnya per meter kubik gas kota di tetapkan sebesar Rp 4500. Penetapan harga tersebut berdasarkan keputusan BPH Migas Pusat, ujarnya.
Meski demikian, Pemerintah Kota Prabumulih juga terus berusaha semaksimal mungkin untuk menekan harga tarif jaringan gas yang ditetapkan oleh BPH Migas.
"Saat ini kami sedang melakukan negosiasi dengan BPH Migas untuk meringankan beban pembayaran masyarakat. Langkah ini juga telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Prabumulih dengan telah diterbitkannya surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Walikota." Tambahnya.
Disinggung, mengenai isu yang beredar di masyarakat yang menyebutkan gas alam gratis, Azhari langsung membantah kabar tersebut. Menurutnya isu tersebut sudah sampai ke PD Petro Prabu.
"Isunya sudah lama dan bahkan sudah ditanggapi secara langsung oleh Walikota. Yang pasti isu tersebut tidak benar. Kemungkinan anggapan tersebut diperoleh mentah-mentah oleh sebagian masyarakat dari penyampaian orang-orang tertentu tanpa dicerna dengan baik sehingga mudah saja kabar angin tersebut tersebar." jelas Azhari.
Ia menambahkan juga agar masyarakat yang belum dapat menikmati gas alam dapat mendatakan diri pada tingkat RT/RW setempat agar bisa ditindaklanjuti oleh PD Petro Prabu, selaku pihak operation maintenance, untuk segera dilakukan penanganan. (red/zah)
