masukkan script iklan disini
Laporan MK Zahara.
PRABUMULIH, DS - Lima program strategis Walikota Prabumulih Ir, H Ridho Yahya untuk kesejahteraan masyarakat mulai dibahas di tingkat Komisi DPRD Kota Prabumulih siang tadi Selasa (16/05/2017).
Kelima program tersebut adalah, peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas mulai dari tingkat puskesmas hingga praktisi kesehatan tingkat rumah sakit. Kedua, pembangunan rumah susun sewa atau rusunawa untuk masyarakat agar dipenuhi hak memperoleh tempat tinggal layak. Ketiga, pemanfaatan air limbah domestik untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup. Keempat, pemekaran kota Prabumulih melalui kelurahan agar dapat mempercepat dan mempermudah sistem pelayanan kepemerintahan. Kelima, pengelolaan sungai yang merupakan sarana ekonomi lanjutan sehingga dapat meminimalisir bencana.
Rapat paripurna DPRD Kota Prabumulih yang dipimpin langsung ketua DPRD Prabumulih, Ahmad Palo, SE tampak dihadiri oleh 23 anggota Dewan dari jumlah keseluruhan 25 orang. Selain dihadiri Walikota Prabumulih, rapat juga dihadiri sekretaris daerah (Sekda) Kota Prabumulih, kepala SKPD Kota Prabumulih, Kepala BNN, Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
Dalam sambutanya, walikota Prabumulih, Ir. H. Ridho Yahya, MM mengungkapkan bahwa rapat Paripurna kali ini berkaitan penyampaian 5 sektor rancangan pembangunan kota Prabumulih yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Prabumulih dengan infrastruktur dan suprastruktur yang difasilitasi pemerintah kota dengan menggandeng para perusahaan.
" Yang pertama adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas mulai dari tingkat puskesmas hingga praktisi kesehatan tingkat rumah sakit. Kedua, pembangunan rumah susun sewa atau rusunawa untuk masyarakat agar dipenuhi hak memperoleh tempat tinggal layak. Ketiga, pemanfaatan air limbah domestik untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup. Keempat, pemekaran kota Prabumulih melalui kelurahan agar dapat mempercepat dan mempermudah sistem pelayanan kepemerintahan. Kelima, pengelolaan sungai yang merupakan sarana ekonomi lanjutan sehingga dapat meminimalisir bencana alam yang kemungkinan dapat terjadi" ujarnya
Selain itu, ia juga berharap program wajib sholat dan baca tulis al-Qur’an yang selama ini sebatas perwako (peraturan walikota) kiranya dapat ditingkatkan menjadi peraturan daerah (Perda). Kemudian lanjutnya, beberapa Kelurahan juga perlu dimekarkan.
“Soal pemekaran, maksud disini agar masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya lagi ke kantor lurah dalam rangka percepatan pelayanan pada masyarakat kota Prabumulih. Langkah ini sudah tahap perda, tinggal pengesahan, in syaa Allah dewan (anggota DPRD, red) sepakat dengan pemekaran yang kita lakukan karena ini bagian dari usulan dewan juga. Pada pelayanan kesehatan, Dinas kesehatan sendiri telah melakukan pelayanan home care, dimana praktisi kesehatan, mulai dari dokter, perawat, bidan, melayani langsung dari rumah ke rumah untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan pengobatan sebagai bentuk pelayanan kesehatan. Saat ini sudah diterapkan pada semua puskesmas, tinggal tindak lanjut lagi kedepan.” tandasnya.
Kelima program tersebut adalah, peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas mulai dari tingkat puskesmas hingga praktisi kesehatan tingkat rumah sakit. Kedua, pembangunan rumah susun sewa atau rusunawa untuk masyarakat agar dipenuhi hak memperoleh tempat tinggal layak. Ketiga, pemanfaatan air limbah domestik untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup. Keempat, pemekaran kota Prabumulih melalui kelurahan agar dapat mempercepat dan mempermudah sistem pelayanan kepemerintahan. Kelima, pengelolaan sungai yang merupakan sarana ekonomi lanjutan sehingga dapat meminimalisir bencana.
Rapat paripurna DPRD Kota Prabumulih yang dipimpin langsung ketua DPRD Prabumulih, Ahmad Palo, SE tampak dihadiri oleh 23 anggota Dewan dari jumlah keseluruhan 25 orang. Selain dihadiri Walikota Prabumulih, rapat juga dihadiri sekretaris daerah (Sekda) Kota Prabumulih, kepala SKPD Kota Prabumulih, Kepala BNN, Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
Dalam sambutanya, walikota Prabumulih, Ir. H. Ridho Yahya, MM mengungkapkan bahwa rapat Paripurna kali ini berkaitan penyampaian 5 sektor rancangan pembangunan kota Prabumulih yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Prabumulih dengan infrastruktur dan suprastruktur yang difasilitasi pemerintah kota dengan menggandeng para perusahaan.
" Yang pertama adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas mulai dari tingkat puskesmas hingga praktisi kesehatan tingkat rumah sakit. Kedua, pembangunan rumah susun sewa atau rusunawa untuk masyarakat agar dipenuhi hak memperoleh tempat tinggal layak. Ketiga, pemanfaatan air limbah domestik untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup. Keempat, pemekaran kota Prabumulih melalui kelurahan agar dapat mempercepat dan mempermudah sistem pelayanan kepemerintahan. Kelima, pengelolaan sungai yang merupakan sarana ekonomi lanjutan sehingga dapat meminimalisir bencana alam yang kemungkinan dapat terjadi" ujarnya
Selain itu, ia juga berharap program wajib sholat dan baca tulis al-Qur’an yang selama ini sebatas perwako (peraturan walikota) kiranya dapat ditingkatkan menjadi peraturan daerah (Perda). Kemudian lanjutnya, beberapa Kelurahan juga perlu dimekarkan.
“Soal pemekaran, maksud disini agar masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya lagi ke kantor lurah dalam rangka percepatan pelayanan pada masyarakat kota Prabumulih. Langkah ini sudah tahap perda, tinggal pengesahan, in syaa Allah dewan (anggota DPRD, red) sepakat dengan pemekaran yang kita lakukan karena ini bagian dari usulan dewan juga. Pada pelayanan kesehatan, Dinas kesehatan sendiri telah melakukan pelayanan home care, dimana praktisi kesehatan, mulai dari dokter, perawat, bidan, melayani langsung dari rumah ke rumah untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan pengobatan sebagai bentuk pelayanan kesehatan. Saat ini sudah diterapkan pada semua puskesmas, tinggal tindak lanjut lagi kedepan.” tandasnya.
